Wednesday, June 18, 2014

Informasi Geospasial Untuk Pembangunan Nasional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), informasi memiliki arti penerangan; pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu; atau keseluruhan makna yang menunjang amnat yang terlihat dalam bagian-bagian amanat itu. Dalam kaitannya dengan sistem informasi, informasi merupakan hasil dari sejumlah data yang disimpan, diproses, diolah, atau ditransmisikan.

Mengacu pada UU RI No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (UUIG), pada Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

Masih pada UUIG dan pasal yang sama, pada ayar 3 dijelaskan bahwa Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. Dari definisi tersebut, sesuai dengan Pasal 4, Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Dari situ dapat dibuat suatu fungsi kegunaan informasi geospasial (KIG), yaitu:

KIG = f(a,b,c)

dengan 
a = Alat bantu perumusan kebijakan 
b = Alat bantu pengambilan keputusan
c = Alat bantu pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian

Pembangunan Nasional menurut UU RI No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Pasal 1 ayat 2) adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Adapun tujuan bernegara dari NKRi tertuang dalam Pmebukaan UUD RI 1945, yaitu:

  1. Membentuk Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
  2. Memajukan kesejahteraan umum
  3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
  4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Pembangunan dilakukan secara berkelanjutan, artinya pembangunan dapat memenuhi kebutuhan umat manusia tanpa merusak atau menghambat kemampuan generasi mendatang dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) harus dapat dilaksanakan seluaruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Adapun tiga pilar utama dari pembangunan berkelanjutan adalah:
  • Pembangunan ekonomi
  • Pembangunan lingkungan
  • Pembangunan sosial
Pembangunan dan pengembangan suatu wilayah membutuhkan suatu perencanaan yang sangat matang agar dapat dilakukan secara terarah dan dapat meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang. Pembangunan dilakukan untuk mentransformasikan sumber daya yang berupa barang mentah menjadi barang jadi menggunakan konsep manufaktur. Untuk pengelolaan sumber daya itu sendiri serta untuk pembangunan berkelanjutan, diperlukan informasi geospasial yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pembangunan di Indonesia harus dilaksanakan pada satu acuan geospasial tertentu. Hal tersebut diberlakukan untuk meminimalisasi adanya tumpang tindih pembangunan yang mungkin terjadi di kemudian hari. Seluruh aspek tentang informasi geospasial tersebut diberikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG, dulu Bakosurtanal), termasuk penggunaan peta dasar. Pengguna informasi geospasial yang tidak merujuk pada informasi geospasial dari BIG akan diberikan sanksi yang kesemuanya diatur di dalam UUIG.

Dari informasi geospasial, dapat diwujudkan suatu sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor publik dalam melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan juga pada sektor perorangan ataupun sekelompok orang. Dengan kegunaannya sebagai komponen penting dalam mendukung pengambilan keputusan, maka peran informasi geospasial semakin penting dalam pembangunan.

Adapun skema penyelenggaraan informasi geospasial untuk pembangunan berdasarkan UUIG Pasal 25 - 47 dapat dilihat pada gambar di bawah. Dalam penyelenggaraan tersebut, syarat dan ketentuan berlaku. 

Skema Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk Perencanaan Pembangunan

Adapun bidang-bidang yang membutuhkan informasi geospasial diantaranya adalah pertanian, pengelolaan lingkungan, analisis sosial ekonomi, permukiman, dan kebencanaan. Kesemuanya sesuai dengan tiga pilar pembangunan berkelanjutan. Informasi geospasial yang dapat diakses oleh masyarakat luas adalah melalui layanan Geoportal yang dikeluarkan oleh BIG. Geoportal merupakan peta interaktif yang menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG). 

Berikut adalah link geoportal: INA - GEOPORTAL

Referensi
UU RI No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial



No comments:

Post a Comment